ANIES dan KOALISI STRATEGIS PKS, PKB, PDIP

Memang magnetik. Itulah sosok Anies Baswedan sebagai kandidat Gubernur Jakarta 2024–2029. Karena itu, bisa kita maklumi ketika PKS, PKB dan PDIP membangun koalisi. Tujuan utama, tak juah dari kepentingan: harus memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Yang perlu kita analisis lebih jauh, apa makna strategis koalisi bagi kepentingan anak bangsa, sebagai warga dan daerah Jakarta dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itulah satu sisi cara pandang yang akan membuat publik tergerak mengambil sikap politik idealistik, bukan semata-mata larut pada kepentingan sempit partai politik. Cara pandang itu pula yang akan mendorong publik akan lebih mengedepankan pertimbangan nasionalisme daripada sektarianisme sempit.

Kita tahu, PKS–PKB sejauh ini seperti air dan minyak. Namun, perjalanan politik pemilihan kepresidenan (pilpres) 2024 berhasil menciptakan “persenyawaan” baru. Tercipta harmonitas baru. Dan itu–dalam panggung politik–sangat memungkinkan. Dan kemungkinan itu telah terjadi riil. Bukan ilusi. Dalam hal ini, tak bisa dipungkiri, ada faktor Anies yang mempersenyawakannya. Memang, ada faktor Muhaimin dan kelegowoan PKS dalam menerima duet Anies-Muhaimin (AMIN).

Kini, mungkin terjadi persenyawaan baru dengan PDIP? Kita tahu, sejauh ini PDIP pun tergolong alergi terhadap sosok Anies dan PKS, karena keberadaannya tergolong sebagai Islam “kanan”. Namun–sekali lagi –dalam panggung politik tak ada kamus yang tidak memungkinkan.

Karena itu, PDIP juga terjadi pembalikan sikap politik: menjadi mungkin. Ketika terjadi “pembauran” di antara ketiga partai itu, maka terpancarlah kekuatan strategis di antara barisan ultra-religius-nasionalis, nasionalis-religius-moderat dan ultranasionalis. Cukup lengkap untuk menjangkau kepentingan lintas warna anak bangsa yang heterogen Indonesia.

Kini, kita perlu menatap, apa makna strategis dari koalisi ketiga partai? Yang harus dilihat adalah siapa rivalnya dalam kontestasi pilkada itu? Yang harus dilihat bukan hanya menang-kalah dalam kontestasi, tapi apa agenda kenegaraan dari kandidat yang dibawa sang rivalis itu.

Dalam hal ini, tak bisa dipungkiri, rezim Jokowi demikian getol menghadirkan kandidat Gubernur Jakarta. Kita tahu, Jokowi punya hidden agenda yang kontra nasionalisme. Arahnya jelas: okupasi kedaulatan negeri ini dan siap menyerahkan kepada bangsa aseng.

Berangkat dari hidden agenda itu, maka seluruh elemen bangsa ini haruslah terpanggil bagaimana menghadang tekad jahat itu. Dalam kaitan ini pula, kita bisa menyambut positif koalisi PKS, PKB dan PDIP. Atas nama panggilan menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, maka kita harus melawan entitas kekuatan politik yang pro neokolonialis itu.

Secara sadar, seluruh elemen bangsa ini harus memandang kekuatan komprador aseng itu sebagai the common enemy. Inilah salah satu kerangka kerja politik yang–insya Alloh–akan mengantarkan sosok gubernur yang bisa ikut menyelamatkan Jakarta dan sebagian wilayah negeri ini.

Dengan sikap bersama itu pula, catatan seperti noda PDIP terhadap umat selama ini perlu dikesampingkan. Semoga, kimia politik baru PDIP ini merupakan pertaubatan atau koreksi atas sikap politik yang tidak indah itu. Yang perlu disadari dan dicatat serius, aliansi strategis di antara ketiga partai itu memberikan optimisme besar dalam memenangkan kontestasi pilkada Jakarta, khususnya.

Sebuah refleksi penting, ikatan politik koalisi ketiga partai di tengah pilkada Jakarta menjadi inspirasi politik taktis dalam mengarungi pilkada-pilkada di berbagai daerah. Berarti, tidak hanya di Jakarta. Urgensinya membangun kesamaan politik nasional yang sama-sama menghadang kepentingan politik pro rezim Jokowi. Basis politik Jokowi di manapun harus dipangkas secara sistematis.

Itulah proses amputasi kekuatan Jokowi yang memang harus dilakukan. Bukan sentimen pribadi, tapi karena kelakuannya yang memang telah menghancurkan sistem ketatanegaraan, tidak hanya di wilayah Pusat, tapi juga daerah-daerah. Kasus Rempang, industrial estate di Morowali, penambangan-penambangan di berbagai daerah yang–atas nama investasi–harus “mengimpor” manusia-manusia China dengan nama tenaga kerja asing (TKI), padahal–secara fisik–tampak paramiliter.

Penghancuran itu juga kita saksikan pada pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) II yang sejatinya merupakan sepak terjang Jokowi dalam menginjak-injak hak warga negara di berbagai daerah, di samping kepentingan nasional. Jangan dikira, megaproyek PIK II terlepas dari persoalan kedaulatan negara.

Akhirnya, kita perlu menyikapi sikap politik pilkada Jakarta secara patriotis. Penuh bobot nasionalisme. Meski kebersatuan PDIP cukup dipertanyakan dan boleh jadi menjadi beban moral Anies, tapi–dalam spektrum politik nasional–kehadiran PDIP layak disambut positif.

Yang harus menjadi catatan, di depan mata ada “makhluk” ganas yang demikian agresif untuk tetap menguasai Jakarta. Dan itu berdimensi jauh: untuk IKN di Penajam (Kalimatan Timur) yang membuat masa depan negara terancam serius. Jadi, diperlukan sikap bijak, sekaligus landasan nasionalisme sejati.

Inilah makna krusial dan strategis PKS, PKB dan PDIP untuk sama-sama mengusung sang tokoh yang memang magnetik itu: Anies Rasyid Baswedan. Untuk itu, ketiga partai itu pun harus mampu menekan egoisme sempitnya: jangan memaksakan calon wakil gubernur yang bisa merusak koalisi strategis itu.

Calon presiden yang “dikalahkan” secara rudapaksa pada pilpres 2024 itu–insya Allah–akan menjadi figur kuat dan berani untuk mengubur ambisi rezim “bromocorah” yang tak bermoral, jauh dari nilai-nilai Pancasila ini, apalagi agamis dan nasionalis. Melalui kemenangan pilkada Jakarta for Anies, juga bisa menjadi pijakan untuk membonsai bahkan akhirnya menyirnakan agenda besar politik dinasti itu. Berarti, ikut menyelamatkan sistem demokrasi. Sebuah success story untuk–secara bertahap dan reflektif–ikut membenahi sistem ketatanegaraan yang kacau, at least, di tengah wilayah Jakarta.

15 Juli 2024 Penulis: Analis Politik