RUNGKAD, Keputusan KPU 2024 tanpa SIREKAP

Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo

Rungkad ? Ya, RUNGKAD. Kata yg sempat viral karena digunakan sebagai Judul Lagu Ciptaan Denny Caknan & dinyanyikan oleh Happy Asmara ini, memiliki arti “Rusak, Hancur, Bubrah, Ambyar” dsb. Mengapa Rungkad? Diawali dgn Kesalahan yg cukup fatal, sampai2 membuat Skorsing 30 menit Pengumuman Pemiilu 2024 yg sangat Penting tsb. Fatalnya kesalahan diawal Pengumuman ini benar2 patut disebut “Rungkad”, karena bagaimana bisa sebuah Naskah sangat penting yg seharusnya sudah disusun dgn Rapi, Sesaat sebelum dibacakan, kembali dikoreksi dan diskors terlebih dahulu.

Saya tidak mau ikut berspekulasi se-Rungkad apa kesalahan (“penting”, menurut Ketua KPU-nya sendiri tsb), dimana sebagian ada sumber yg menyebut “salah tanggal”, “salah hasil” dsb, namun Fakta sdhmembuat Pembacaan Keputusan yg telanjur dibacakan (dan diliput secara Live semua media) tsb harus diskors selama setengah Jam lebih. Sekalilagi Draft Naskah Keputusan penting yg seharusnya sudah disusun sangat rapi (tinggal mengisi Jumlah Perolehan suara dan Tanggal, Jam dibacakannya) masih bisa “salah” ?

Hal krusial yg samasekali tidak disebut dlm Keputusan tsb adalah soal SIREKAP, baik status terakhirnya bagaimana atau bahkan (setidak2nya) ada Permohonan Maaf kepada masyarakat karena secara de facto SIREKAP telah benar2 membuat Kerugian besar (dari sisi Pemborosan Anggaran Milyaran Rupiah), membuat Kebocoran Data Masyarakat (dgn menggunakan Cloud-Server Alibaba.com di Singapore), termasuk menebar Kabar Bohong karena sempat tidak mengakui hal tersebut dan membuat Kegaduhan / Keonaran di masyarakat (akibat Hasil yg tidak konsisten bahkan terindikasikan digunakan sebagai Alat Pembantu Kecurangan).

Tidak disebutnya sama sekali soal SIREKAP dalam Keputusan tsb sekaligus membuktikan bahwa KPU benar2 sudah (nekad) melakukan Pembangkangan Hukum, apalagi saat ini kasus SIREKAP sedang diproses di Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagaimana diajukan oleh YAKIN dalam persidangannya. Belum lagi Gugatan IA-ITB (Ikatan Alumni ITB) dan KAPPAK ke Rektor kampus Ganesha tsb akibat adanya MoU dgn KPU semenjak 2021 silam. Belum lagi jika Pelaporan TPDI terhadap KPU juga tetap akan dilanjutkan, sbgmn perkembangan terakhir yg sudah berkonsultasi dgn KomPolNas kemarin soal Penolakan Pengaduannya awal bulan lalu.

Terlepas dari sudah adanya Partai Politik yg “menerima” Hasil Keputusan KPU tsb, saya tetap memandang bahwa Kasus SIREKAP di Pemilu 2024 ini bukan hal sederhana yg bisa dilupakan begitu saja, karena sebagaimana Statemen yg disampaikan oleh ICW dan KontraS bahwa sudah terjadi Indikasi Korupsi akibat Penggunaan Anggaran Milyaran di SIREKAP yg tidak jelas Ujung Pangkalnya tsb tetap harus ditindaklanjuti dgn serius. Sebab jika tidak, Modus Pemborosan Anggaran Negara yg merupakan Uang hasil Pajak Rakyat begini masih akan terus terjadi di Pemilu atau Proyek-proyek penting negara di kemudian hari.

Secara pribadi saya juga tetap berharap masih ada Wakil Rakyat yg memiliki Hati Nurani utk tetap melakukan Gugatan ke MK atas Hasil Keputusan KPU yg sedikit banyak sudah “memanfaatkan teknologi” bernama SIREKAP (yg bahkan menurut Sekjen IA-ITB, Ir Hairul Anas) digunakan sebagai “Alat Pembantu Kejahatan Pemilu” tsb. Selain itu Pengajuan Hak Angket juga masih sangat diperlukan utk membuka banyaknya Borok yg dilakukan oleh KPU, khususnya dlm Penggunaan Teknologi SIREKAP sebagaimana yg dikemukakan oleh 5 Pakar IT dlm Diskusi awal Pekan lalu.

Bagi sebagaian kalangan yg berpikir pendek, mungkin menganggap Persoalan SIREKAP sudah selesai dgn Pengumuman KPU tsb, namun sebenarnya dari sisi Hukum Pelanggaran2 yg sudah terjadi, mulai dari UU KIP / Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008, UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 1/2024 (Revisi dari UU ITE No 11/2008 dan UU ITE No 19/2016), UU PDP / Perlindungan Data Pribadi No 27/2022 hingga Aturan Hukum “klasik” Pasal 14 th 1946. Pelanggaran2 Aturan Hukum oleh KPU ini seharusnya tidak bisa dibiarkan begitu saja karena sudah benar2 terjadi dan merugikan masyarakat, belum soal Indikasi Korupsinya.

Kesimpulannya, Kasus SIREKAP tidak bisa diabaikan begitu saja. Rungkad, Pengumuman Hasil Pemilu 2024 yg sempat diskors lebih dari 30 menit semalam yg samasekali tidak menyebut kata SIREKAP (meski KPU selalu berkilah dibalik statemen “Hanya alat Bantu”). Penyalahgunaan Teknologi utk Tujuan membantu Kecurangan adalah sebuah Kejahatan besar yg tidak bisa ditolelir begitu saja. Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan utk Kemaslahatan Bangsa, bukan justru sebaliknya dan disambut secara Euforia. Khawatirnya tidak hanya SIREKAP, tetapi Bangsa ini bisa RUNGKAD karenanya …

)* Dr. KRMT Roy Suryo – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen

RUNGKAD, KPU Decision 2024 without SIREKAP

By: Dr. KRMT Roy Suryo

Rungkad? Yes, RUNGKAD. The word that went viral because it was used as the title of a song created by Denny Caknan and sung by Happy Asmara, carries the meaning of “Destroyed, Shattered, Crumbled, Broken” and so on. Why Rungkad? It started with a fairly fatal mistake, to the extent that it caused a 30-minute suspension of the announcement of the crucial 2024 election results. The fatal error at the beginning of this announcement truly deserves to be called “Rungkad,” because how could such an important script that should have been carefully prepared, moments before being read, be corrected and suspended again?

I don’t want to speculate on how “rungkad” the mistake was (“important,” according to its Chairman), where some sources mention “wrong date,” “wrong results,” etc., but the fact that the announcement of the decision, which had already been read (and covered live by all media), had to be suspended for more than half an hour. Once again, how could an important draft decision that should have been meticulously prepared (only needing to fill in the number of votes obtained and the date and time of the reading) still be “wrong”?

The crucial thing that was not mentioned at all in that decision was the matter of SIREKAP, neither its current status nor even (at the very least) an apology to the public because de facto SIREKAP had indeed caused significant losses (in terms of wasting billions of Rupiah in budget, leaking citizens’ data by using Alibaba.com’s Cloud-Server in Singapore), including spreading falsehoods by initially denying the matter and causing disturbances in society (due to inconsistent results, even indicated to be used as a tool for cheating).

The complete absence of mention of SIREKAP in that decision also proves that the KPU has indeed (stubbornly) committed legal defiance, especially since the SIREKAP case is currently being processed by the Central Information Commission (KIP) as filed by YAKIN in its trial. Not to mention the IA-ITB (Bandung Institute of Technology Alumni Association) and KAPPAK’s lawsuit against the Ganesha campus Rector due to the MoU with the KPU since 2021. Furthermore, if the TPDI’s report against the KPU will also continue, as per the latest development consulting with the National Police Commissioner yesterday regarding the rejection of his complaint earlier this month.

Regardless of some political parties “accepting” the KPU’s decision, I still believe that the SIREKAP case in the 2024 election is not a simple matter that can be easily forgotten, because as stated by the ICW and KontraS, there are indications of corruption due to the use of billions of budget in SIREKAP whose origins are unclear, this must still be seriously followed up. Because if not, the modus operandi of wasting state budget, which is the taxpayers’ money, like this will continue to occur in future elections or important state projects.

Personally, I still hope that there are representatives of the people who have a conscience to continue filing a lawsuit to the Constitutional Court regarding the KPU’s decision, which has somewhat “utilized” the technology called SIREKAP (which even according to IA-ITB’s Secretary General, Ir Hairul Anas) was used as a “tool for electoral crime.” Furthermore, the submission of the right to question is still very necessary to uncover the many flaws committed by the KPU, especially in the use of SIREKAP technology, as stated by 5 IT experts in the discussion last week.

For some who think narrowly, they might consider the SIREKAP issue resolved with the KPU announcement, but actually from the legal side, the violations that have occurred, starting from the KIP Law No. 14/2008, ITE Law No. 1/2024 (Revision of ITE Law No. 11/2008 and ITE Law No. 19/2016), PDP Law No. 27/2022 to the “classic” legal regulations of Article 14 of the 1946 Constitution. These violations of the law by the KPU should not be allowed to pass without consequence because they have truly occurred and harmed the public, not to mention the indications of corruption.

In conclusion, the SIREKAP case cannot be ignored. Rungkad, the announcement of the 2024 election results, which was suspended for more than 30 minutes last night, completely omitted the word SIREKAP (although the KPU always hides behind the statement “Just a tool”). The misuse of technology for the purpose of aiding cheating is a significant crime that cannot be tolerated. Technological advancement should be utilized for the nation’s welfare, not the opposite and greeted with euphoria. The worry is not only SIREKAP, but this nation could be RUINED because of it…

• Dr. KRMT Roy Suryo – Independent Observer of Telematics, Multimedia, AI & OCB